TRANSTIMUR.COM— Kapala Dinas Sosial (Kadinsos) Rifai Masuku dan Kaban Kesbang pol, Said Losen bakal mengkordinasi dengan Kapolres Kepulauan Sula, terkait pengumpulan KK (kartu Keluarga) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang diduga dikumpul oleh LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Kepulauan Buton (Kepton).
“Rencana besok saya dan Kaban Kesbang datangi Kapolres Kepulauan Sula, mau kordinasi terkait dengan LBH yang kumpul KK dan KTP dengan alasan bantuan pengungsi kerusuhan,”kata Kadinsos Rifai Masuku, yang dihubungi via telpn, Kamis (14/1/2020).
Rifai mengatakana, mereka (LBH Kepton) sudah mengumpul 922 KK mengumpul uang Rp 50.000,00, total uanh yang terkumpul mencapai Rp 46 juta. uang dan KK milik warga itu, mereka mengetakan akan mendapat bantuan Dana pengungsi kerusuhan. Dan itu kami anggap Hoax.
“Kami anggap Hoax karena di Sula ini LBH Kepton karean hasil kordinasi saya dengan Dinsos Provinsi Maluku Utara, namun Dinsos Malut belum mengetahui informasi Dana pengungsi kerusahan ini secara resmi,”jelasnya.
Lanjut Rifai, mereka (LBH Kepton red) sudah tiga kali melakukan aksi ini. aksi pertama di tahun 2017-2019 dan 2021 ini.
“memang benar mereka menang gugatan, tapi pelaksanaan bantuan itu pemerintah tapi ini kan kita belum mengetahui masalah ini. lebih parahnya lagi yang namanya bantuan sosial tidak bisa ada pungutan”,
“Tapi kenyataannya mereka kumpul Rp50.000,00 coba kase kali dengan berapa ribu orang yang ada di Kepulauan Sula ini,”tuturnya.
Ia mengatakan, pihaknya bersama Instansi terkait sudah temui Kordinator pungut 922 KK dan uang 46 juta insial FU di Desa Fatce dan salah satu rekannya inisial SD di Desa Fogi, Kecamatan Sanana, tutupnya.(Red)
