Sidak Hari Kedua, Komisi II dan Perindakop Sula Temukan Sejumlah Masalah

Transtimur.com – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara bersama sejumlah OKP melakukan Inspeksi mendadak (Sidak) di pangkalan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah di Desa Mangon, Kecamatan Sanana Jumat (1/7/2022).

Pasalnya, Sidak kedua itu telah ditemukan berbagai masalah yakni penampung BBM jenis minyak tanah bocor, kenaikan Harga Ecerang Tertinggi (HET) dari pangkalan ke pengecer. Dan lokasi pangkalan yang satu dengan yang lain saling berdekatan dengan hitungan meter. Dan ada pangkalan yang menerima kuota BBM Jenis Minta melebihi kontrak yang ditentukan.

Bacaan Lainnya

Hal ini diungkapkan Kadis Perindakop Sula, Djena Tidore ketika diwawancarai awak media usai melakukan sidak siang tadi.

Djena mengatakan untuk sidak hari kedua ada beberapa hal yang ditemui di lapangan khsususnya pangkalan Mita yang ada di Desa Mangon.

“ada salah satu pangkalan, tempat mereka bocor tapi mereka tetap distribusi, mereka titip di pangkalan lain,”beber Djena

“Kita juga temui pangkalan yang berdekatan dengan jarak dari satu tempat pengisian minyak ke tempat pengisian minyak itu 5 meter dari rumah cuman dua meter,”Sambung Djena.

Kemudian, pihaknya menemui ada lagi pangkalan yang punya kuota  melebihi dari yang di tetapkan pada umumnya.

“Sesuai kontrak yaitu Januari 10 ton, februari 5 ton, maret 10 ton, begitu pun dengan April 10 ton, Mei 5 ton dan Juni 10 ton,”ungkap Djena.

Selain itu, Djena mengatakan penetapan HET untuk Kecamatan Sanana Rp4000/liter, HET Kecamatan Sulabesi Tengah Rp4500/liter, Sulabesi Timur Rp5000/Liter, Sanana Utara Rp4000/Liter, Sulabesi Selatan Rp5000/Liter dan Sulabesih Barat 5000/liter.

Kemudian, Mangoli Tengah Rp5000/liter,  Mangoli Timur Rp 5000/liter, Mangoli Utara Timur Rp5000/liter, Mangoli Selatan Rp5000/liter, Mangoli Utara dan Mangoli Barat Rp 6000/liter.

“Namun kedalam di Desa Mangon, Mereka jual dengan 4000 ribu, ada yang jual dengan 4500, seperti tadi mereka mengklasivikasikan bahwa kalau kita jual di masyarakat itu 4000 tapi kalau jual di pengecer itu 4500 sampai dengan 5000 ini yang menimbulkan harga tinggi di pengecer,”ujar Djena.

Dengan Maslah Tersebut, Djena menegaskan Pihaknya bersama Komisi II DPRD Sula berencana mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak agen Minyak Tanah PT. Sanana Lestari

“Makanya kita harus RDP supaya kita bisa urai yang jatah banyak ini, kita bisa biking pendistribusian supaya merata, karena kontrak ini antara PT Sanana Lestari dan Pangkalan,”tegasnya.

“InsyaAllah kita akan sampaiakan ke Komisi kalau OKP hadir itu lebih bagus, karena OKP ini sebagai fungsi pengontrol,”tutupnya.

Amatan wartawan transtimur.com di lapangan menyebutkan, Ketua Komisi II DPRD Sula Safrin gailea telah meninggalkan Kadis Perindakop dan sejumlah OKP yang sementara masih melanjutkan Sidak ke pangkalan Mita lain.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.