Fenomena Penolakan Uang Logam pada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sula

Ramli Umanailo Aktivis Muda Sula

Oleh : Ramli Umanailo

Aktivis Muda Sula

SECARA kompleksitas di negara manapun termasuk Indonesia, mata uang yang beredar di masyarakat adalah uang kertas dan uang logam yang keduanya biasa di sebut sebagai uang kartel. Uang merupakan alat transaksi yang digunakan masyarakat sebagai media pembayaran barang dan jasa.

Menurut undang-undang Bank sentral No 13 tahun 1986 pasal 26 ayat 1 menyebutkan Bank Indonesia sebagai lembaga keuangan negara yang mencetak dan mengeluarkan uang kartal, yakni jenis uang logam dan kertas. Jenis uang ini kemudian digunakan oleh masyarakat dalam proses kegiatan ekonomi yang terjadi di setiap saat guna bisa memenuhi kebutuhan ekonomi hari-hari. 

Tetapi perlu diketahui bahwa tidak semua jenis mata uang yang di terbitkan oleh negara bisa digunakan sebagai alat transaksi, sebab fakta sosial yang terjadi hari ini masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula tidak lagi mengakui eksistensi uang logam sebagai nilai mata uang yang sah dan masih bisa digunakan sebagai alat pembayaran jual/beli. 

Penolakan uang logam ini sudah terhitung lima sampai sepuluh tahun lebih dimana kondisi ini sungguh sangat memprihatinkan karena tanpa di sadari persoalan ini mempunyai dampak pengaruh terhadap roda perekonomian Kepulauan Sula dan sayangnya sampai saat ini belum terlihat tindakan nyata dari semua pihak yang memiliki kewenangan, baik lembaga keuangan terkait dan juga pemerintah daerah untuk mengatasi dan menyelesaikan fenomena penolakan uang logam ini secara serius.

Mengenai dengan jenis uang logam yang tidak lagi di berlakukan sebagai media transaksi di kabupaten kepulauan Sula, membuat sistem peredaran uang logam yang di sebarkan Bank Indonesia kepada cabang lembaga keuangan terkait tidak menjadi optimal dan uang logam hanya mengalami penumpukan pada lembaga keuangan tersebut.

Memang benar bahwa fenomena ini bukanlah sesuatu hal yang baru akan tetapi fenomena penolakan ini sudah terjadi hampir di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia, tetapi persoalan ini kemudian mampu di atasi dan diselesaikan oleh lembaga-lembaga yang bertanggung jawab, dan pada akhirnya uang logam kembali di berlakukan dan kemudian peredarannya menjadi normal. tidak seperti di Kepulauan Sula yang terkesan masalah ini dibiarkan oleh pihak-pihak yang berwenang, seolah olah peristiwa ini tidak perlu harus diselesaikan.

Peristiwa penolakan yang sudah terjadi bertahun-tahun di kepulauan Sula, namun berdasarkan pada data lapangan yang ada maka bisa kita berasumsi bahwa ada unsur kesengajaan dari pihak-pihak yang berwenang, karena dalam pandangan mereka, persoalan ini bukanlah sesuatu polemik yang harus di selesaikan secara cepat. mereka menilai roda ekonomi rakyat di kepulauan sedang baik-baik saja, dan tak ada masalah sama sekali. freming ini yang terlihat. 

Padahal menurut pengamatan kita, ini adalah masalah yang paling berpotensi dan berpengaruh terhadap nasib ekonomi di negeri ini karena secara spesifik penolakan uang logam ini akan berimbas pada kehidupan pasar. Dimana para pedagang besar atau kapitalis mereka akan semakin di untungkan sedangkan proletar selaku rakyat ekonomi rendah ini bukan hanya merasa di rugikan tapi juga makin merasa sulit. Karena uang logam yang di miliki tak lagi bisa di gunakan sebagai mata uang yang sah untuk nilai tukar. Olehnya itu, dari peristiwa penolakan ini ada paradigma para pedagang yang merasa di untungkan.

kemudian, adapun faktor yang lain yang juga sangat berpengaruh terhadap hilangnya nilai mata uang logam di Kepulauan Sula adalah kebiasaan pedagang dan pelaku-pelaku usaha yang sering melakukan pengembalian barang dengan menggunakan permen ketimbang uang koin, padahal perbuatan yang di praktekkan ini telah menyalahi dan melanggar asas aturan Perundangan-undangan yang ditetapkan oleh negara yang menjelaskan setiap transaksi pembayaran harus menggunakan rupiah sebagai media transaksi di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia. dengan demikian praktek penukaran yang sering ditemukan di atas telah melanggar konstitusi kita dan perbuatan tersebut harus diberi sanksi oleh pihak lembaga Bank Indonesia yang punya kewenangan. jika persoalan ini dibiarkan oleh lembaga-lembaga keuangan maka sama halnya Bank yang pantas di sebut sebagai Biang Kerok atas hilangnya nilai mata uang logam sebagai alat transaksi.

Dari praktek inilah kita menjastis ternyata ada unsur siasat dari sebuah sistem yang sangat struktural agar bisa menciptakan peluang untuk mengeksploitasi kehidupan ekonomi rakyat kecil. 

berikut ini adapun contoh yang sengaja di angkat untuk membuka mata kita semua terkait dengan eksistensi nilai mata uang logam yang di akui sebagai jenis mata uang yang sah, mengingat masyarakat Kepulauan Sula tidak lagi menerima uang logam sebagai media transaksi makan kita buat perbandingan melalui daerah-daerah kabupaten kota yang lain, tidak perlu jauh-jauh cukup di Maluku dan Maluku utara di mana masih kita menyaksikan secara saksama bahwa uang logam masih berlaku dan di gunakan untuk pemenuhan kebutuhan apa saja. Karena bagi mereka uang logam adalah jenis mata uang yang sah dan punya nilai. 

Dengan begitu proses perputaran ekonomi keuangan mereka itu lancar dan tidak ada yang merasa di rugikan dan tidak ada yang merasa di Untungkan. dan praktik tersebut menunjukkan bahwa proses pendistribusian dan  peredaran uang logam menjadi efektif dan maksimal sesuai dengan harapan dari pihak perbankan. Tidak seperti kita masyarakat kepulauan Sula yang sok kaya padahal melarat.

Kemudian kita kembali lagi menggambarkan fenomena penolakan uang logam di Kabupaten Kepulauan Sula, di mana semua pihak baik masyarakat dan juga pedagang tidak lagi mau menerima dan menolak uang logam tersebut sebagai alat pembayaran jual beli maka sikap tersebut  telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam undang-undang No 7 tahun 2011 tentang mata uang, pasal 33, menyatakan bahwa setiap orang yang menolak atau tidak menerima rupiah dalam bertransaksi bukan karena keraguan ke-Aslian uang maka dapat dipidana 1 tahun penjara dan pidana denda sebesar 200 juta.

Dengan demikian melalui tulisan yang di sampaikan ini bisa dijadikan sebagai catatan dari semua pihak yang berwenang baik Bank Indonesia, lembaga keuangan lain, dan juga pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sulauntuk menindaklanjuti dengan menyelesaikan Masalah ini secara tepat dan cepat agar  proses peredaran uang logam di kabupaten kepulauan sula bisa kembali menjadi normal.

Dan semoga tulisan ini dapat membuka mata dan telinga masyarakat kepulauan sula untuk kembali menggunakan uang logam sebagai media transaksi dalam pemenuhan kebutuhan barang dan jasa.

Yang terhormat Pihak Pemda, Bank Indonesia, dan Lembaga-lembaga Keuangan terkait di Kabupaten Kepulauan Sula. Semoga tulisan ini bisa membuka mata hati mereka dan tersampaikan kepada telinga bapak/ibu sekalian. Semoga……(***)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.