GMMUB Demo Dugaan Korupsi Proyek Air Bersih Desa Limbo di Kejagung RI

Transtimur.com – Gerakan Mahsiswa Maluku Utara Bersatu (GMMUB) menggelar Demontrasi di depan Kantor Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementrian PUPR) dan Kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia, Jumat (17/6/2022).

Demontrasi tersebut terkait dugaan korupsi anggaran proyek pembangunan Jaringan Perpipaan (SPAM IKK) Air bersih di Desa Limbo, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab) sebesar Rp24.740.000.000, yang bersumber dari APBN 2019.

Bacaan Lainnya

Pasalnya, Proyek dengan anggaran puluhan miliar itu dikerjakan oleh PT. Kusumo Wardana Group dan PT. Darma Prima Mandala diduga tidak sesuai Anggaran Rencana Biaya (RAB).

Kordinator Aksi Rusdi melalui pesan Via WhatsApp yang di terima Transtimur.com mengatakan, proyek pembangunan SPAM IKK itu, sudah selesai dikerjakan oleh kontraktor.  

 “Sesuai data di lokasi Desa Limbo, diketahui bahwa masyarakat setempat tidak menikmati air bersih, padahal proyek itu dikerjakan pada tahun 2019 hingga selesai di tahun 2020 dan masa percobaan beberapa bulan,”kata Kordinator Aksi Rusdi melalui rilis via pesan WhastAp yang diterima redaksi transtimur.com. 

Rusdi mengatakan bahwa proyek air bersih di Desa Limbo dengan anggaran puluhan miliar itu kembali bermasalah alias tidak berfungsi, ahirnya Masayarakat desa Limbo mengambil air bersih menyebrang lautan.

“Masyarakat setempat harus menyebrang lautan dengan menggunakan kendaraan laut seperti Perahu Katinting, Longboat dan Perahu Dayung, untuk mendapatkan air bersih di Desa Beringin jaya Kecamatan Taliabu Barat Laut,”sambung Rusdi

Kontraktor dan Kementerian PUPR Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Provinsi Maluku Utara tersebut telah melanggar ketentuan peraturan Presiden (Pepres) nomor 12 tahun 2021 atas perubahan peraturan Presiden RI nomor 16 tahun 2018, tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah nomor 16 tahun 2005, tentang sistem penyediaan air minum (SPAM)

“Dan juga melanggar ketentuan UU nomor 20 tahun 2021 atas perubahan UU nomor 31 tahun 2002, tentang tindak pidana korupsi dan UU nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU nomor 30 tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), “jelasnya.

“Air bersih merupakan sebuah kehidupan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Bukan untuk di Korupsi dan di jadikan Uang makan kelompok tertentu,”Tutupnya.

Diketahui Akai Demonstrasi tersebut dengan tuntutan sebagai berikut:

  1. Mendesak Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono Agar segera mencopot Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Maluku Utara  Ir. Firman Aksara, ST., M.P.W.K menggantikan Fasri Bachmid, ST., MSP.
  1. Mendesak Kejagung RI dan Kementerian PUPR segera bentuk Tim investigasi dalam proyek APBN yang di peruntukan untuk pembangunan Wilayah Maluku Utara salah satunya proyek air bersih Desa Limbo Kabupaten Pulau Taliabu.
  2. Desak Kejaksaan Agung RI, telusuri pelanggaran pekerjaan proyek pembangunan jaringan perpipaan SPAM IKK Desa Limbo Pulau Taliabu sebesar Rp. 24 miliar lebih.
  3. Segera Periksa PPK Perencanaan & PPK Pelaksanaan serta Kastker Provinsi Maluku Utara. 
  4. KPK Dan Kejagung Segera Panggil & periksa Mantan Kapala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Utara Hi Fasri Bahmid dan Segera Periksa Direktur PT. Darma Prima Mandala & Direktur PT. Kusumo Wardana Group.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.