Rapat Kerja dengan Menteri LHK, Alien Mus Pertanyakan Lahan 2 Juta Hektar

  • Whatsapp

Transtimur.com — Komisi IV DPR-RI melakuakan rapat kerja dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya dan Sekjen, pada Kamis (22/9/2021).

Dalam rapat tersebut salah satu anggota Komisi IV DPR-RI, Fraksi Golkar, Alien Mus mempertanyakan luas lahan yang dimiliki oleh Perhutani sekitar 2 juta hektar lebih, berapa yang sudah digunakan oleh Perhutani? Ada lahan-lahan Perhutani yang digunakan untuk pertambangan galian C. Karena hingga saat ini komisi IV DPR-RI belum memngantongi data riil terkait dengan pertambangan tersebut.

“Di pulau Jawa dan luar pulau Jawa ada kegiatan-kegiatan masyarakat yang dilakukan di dalam hutan yang dikelola oleh Perhutani,”kata anggota DPR-RI Dapil Maluku Utara ini.

Lanjut Alien, Ini merupakan atensi bagi komisi IV dan juga KLHK terutama Menteri LHK dan Sekjen karena hutan yang dikelola oleh Perhutani belum maksimal dan belum disesuaikan dengan baik. Oleh karena itu, perlu komisi IV diberitahukan supaya dikonfirmasi dengan data yang dimiliki oleh Komisi IV, dari 2 juta lebih hektar lahan tersebut berapa yang sudah dikerjakan oleh Perhutani, berapa anggaran yang digunakan dan kegiatan-kegiatan masyarakat apa saja yang dilakukan di hutan yang dikelola oleh Perhutani.

Ketua DPD Partai Golkar Malut ini juga mempertanyakan penyebab kebakaran mangrove dan bagaimana antisipasinya yang dilakukan oleh Menteri LHK. Selain itu, Penanaman mangrove diluar Pulau Jawa dan daerah timur seperti Papua, Papua Barat dan Maluku diharapkan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) menyampaikan data provinsi-provinsi mana saja yang tepat untuk penanaman mangrove kembali atau penjagaan mangrove yang sudah ada.

“Jika kita menanam mangrove kembali sedangkan yang ada saja tidak terawat. Saat ini banyak juga masyarakat yang membangun pariwisata di hutan mangrove,”jelas Alien

Baca Juga  Ini Kendala Dana Insentif Puluhan Ketua RT/RW di Kota Ternate Tak Cair

Alien berharap agar Kementerian LHK melakukan pengawasan dan dapat merealisasikan anggaran dengan baik. Diharapkan pula mangrove yang ditanam di pesisir pantai harus dibuat tanggul karena jika air laut naik merusak hutan mangrove, tentunya anggaran habis percuma, tutup adik kandung mantan Bupati Sula dua periode Ahamd Hidayat Mus (AHM). (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *